Rakernas 3 AFEBSI di Riau Hasilkan 13 Rekomendasi

Pekanbaru, 13 Agustus 2025 –  Kepala LLDikti XVII mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBSI) di Kota Pekanbaru, Riau, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Kegiatan ini mengusung tema “AFEBSI untuk Kemajuan dan Keunggulan yang Berdaya Saing Global Menuju Kampus Berdampak.”

Acara pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi, akademisi, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Dini Onasis selaku Ketua DPD AFEBSI Riau menegaskan komitmen AFEBSI untuk mendukung Program-program Pemerintah Daerah, sekaligus  memperkuat kolaborasi fakultas ekonomi dan bisnis yang ada di Provinsi Riau.

Sementara itu, Achmad Rozi, selaku Ketua Umum DPN AFEBSI menyampaikan bahwa Rakernas III ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan strategi dalam menjawab tantangan era digital dan globalisasi. Beliau menekankan bahwa AFEBSI harus hadir sebagai motor penggerak kemajuan perguruan tinggi, khususnya dalam melahirkan lulusan yang unggul, berdaya saing global, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Dr. Nopriadi selaku Kepala LLDikti Wilayah XVII, yang menyampaikan apresiasi atas kiprah AFEBSI dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinergi antara asosiasi, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Acara pembukaan ditutup dengan sambutan Gubernur Riau yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang menyambut baik penyelenggaraan Rakernas III AFEBSI di Bumi Lancang Kuning. Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang strategis untuk menghasilkan gagasan baru dan program konkret yang membawa kemajuan tidak hanya bagi perguruan tinggi, tetapi juga bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Rakernas III AFEBSI ini akan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan program kerja, penguatan organisasi, serta forum akademik yang melibatkan berbagai narasumber dan pakar di bidang ekonomi dan bisnis.

Diharapkan dengan semangat kolaborasi dan visi global, AFEBSI meneguhkan perannya sebagai wadah strategis dalam mendorong fakultas ekonomi dan bisnis menuju kampus yang berdampak, unggul, dan berdaya saing internasional.” Ujar Achmad Rozi selaku Ketua Umum DPN AFEBSI.

Rekomendasi AFEBSI Riau

REKOMENDASI INTERNAL

1. AFEBSI segera melakukan konsolidasi Internal ditingkat Pengurus DPN AFEBSI dan DPD AFEBSI dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pertama AFEBSI tahun 2026.
2. AFEBSI perlu untuk melakukan komunikasi secara efektif kepada pemangku kepentingan yang ada di wilayah kerjanya terkait keberadaan AFEBSI;
3. AFEBSI perlu untuk melakukan sosialisasi dan kampanye yang bersifat publisitas keberadaan AFEBSI melalui media Website mandiri yang dikelola secara professional;
4. AFEBSI Perlu segera membentuk Pusat Karir Dosen sebagai Instrumen membantu akselerasi  Jalabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.
5. AFEBSI berpartisipasi aktif dalam menyahuti isu-isu nasional mapun regional yang bersentuhan dengan dinamika pendidikan tinggi, dan perkembangan ekonomi nasional
6. AFEBSI perlu membangun Sinergi dan Kerjasama Kelembagaan dengan LAMEMBA
7. AFEBSI perlu melakukan konsolidasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga Perguruan tinggi Swasta, lembaga pemerintah, BUMN, dan lembaga-lembaga organisasi profesi sejenis.

REKOMENDASI EKSTERNAL

1. Perlunya Pemerintah Mengkaji ulang secara komperhensif tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri.
2. Perlunya Pemerintah untuk segera merumuskan program pengembangan karir bagi Dosen Swasta melalui Peraturan Pemerintah
3. Meminta kepada Pemerintah untuk Meningkatkan Alokasi Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen di tahun 2026
4. Perlunya pemerintah segera meningkatkan kouta Sertifikasi Pendidik bagi Dosen PTS;
5. Mendesak kepada Pemerintah untuk Mengevaluasi Sistem Pengurusan Jabatan Fungsional Dosen secara Transparan dan Akuntabel.
6. Mendesak kepada Pemerintah untuk intervensi dalam penetapan Biaya Akreditasi yang dikelola oleh Lembaga Akreditas Mandiri, khususnya LAMEMBA.